Malinau Kota- Digital Layanan Kependudukan Pemerataan Jaringan Jadi Tantangan di Malinau Kaltara, di balik progres yang mencapai 30% tersebut, tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan jaringan internet dan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara (Kaltara) tengah berupaya mengakselerasi digitalisasi layanan kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD).
IKD: Transformasi Digital Pelayanan Kependudukan
Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan terobosan pemerintah untuk menggantikan fungsi fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan lainnya dalam bentuk aplikasi digital. IKD memuat berbagai data penting, seperti:
-
KTP elektronik (e-KTP)
-
Kartu Keluarga (KK)
-
Catatan vaksinasi
-
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Dengan IKD, masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen fisik karena semua data dapat diakses melalui smartphone. Namun, implementasi ini memerlukan dukungan jaringan internet yang stabil serta kesiapan infrastruktur digital.
Progres Aktivasi IKD di Malinau Capai 30%
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Malinau, Wesly Ding, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, cakupan aktivasi IKD di Malinau telah mencapai 30% dari total penduduk.
“Aktivasi digital sudah kita lakukan, termasuk di daerah terluar seperti Long-Long. Hanya kemungkinan kendala yang dihadapi ke depan adalah soal pemerataan jaringan,” jelas Wesly.
Untuk memperluas akses, Dukcapil Malinau melakukan layanan keliling ke desa-desa sejak 2024. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat di pelosok juga merasakan manfaat digitalisasi administrasi kependudukan.
Baca Juga: Cakupan Identitas Kependudukan Digital Malinau Diperluas, Dukcapil 30 Persen Warga Sudah Beralih
Tantangan Utama: Infrastruktur Jaringan dan Konektivitas
Meski progres IKD terus meningkat, keterbatasan jaringan internet menjadi penghambat utama. Sebagian besar wilayah Malinau, terutama di pedalaman dan perbatasan, masih mengalami koneksi yang tidak stabil atau bahkan blank spot.
Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini antara lain:
-
Kondisi geografis Malinau yang didominasi hutan dan pegunungan.
-
Infrastruktur telekomunikasi yang belum merata.
-
Keterbatasan akses listrik di beberapa daerah terpencil.
Internet Satelit untuk 11 Kecamatan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau telah menyadari tantangan ini dan berencana memperkuat infrastruktur digital. Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah pengadaan internet satelit untuk 11 kecamatan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Ini sejalan dengan program nasional digitalisasi kependudukan dan inisiatif Smart Government Malinau,” ujar Wesly.
Dengan internet satelit, diharapkan masyarakat di daerah terpencil bisa mengakses IKD dan layanan digital lainnya tanpa kendala.
Harapan ke Depan: Percepatan Digitalisasi dengan Kolaborasi
Agar program IKD bisa sukses di Malinau, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator telekomunikasi. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan:
-
Perluasan jaringan 4G/5G ke daerah terpencil.
-
Pembangunan menara BTS tambahan di wilayah blank spot.
-
Edukasi masyarakat tentang penggunaan IKD dan literasi digital.
-
Sinergi dengan program Smart Government untuk pengembangan layanan berbasis digital.
Digitalisasi layanan kependudukan melalui IKD di Malinau menunjukkan progres positif, meski masih dihadapkan pada tantangan pemerataan jaringan dan infrastruktur. Dengan rencana pengadaan internet satelit dan penguatan infrastruktur digital, diharapkan Malinau bisa mencapai target cakupan IKD yang lebih luas.
Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga pemerataan akses dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jika semua pihak bersinergi, Malinau bisa menjadi contoh keberhasilan digitalisasi di daerah terpencil Indonesia.
