Malinau – Kinerja Pembangunan Pengukuran kinerja pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ( Kaltara ) untuk tahun 2025 mulai dilakukan menggunakan Instrumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat menilai sejauh mana capaian pembangunan di wilayah perbatasan berjalan efektif dan terukur.
Evaluasi yang dilaksanakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI dilaksanakan langsung di Malinau, Kalimantan Utara.
Penilaian terhadap indikator pembangunan perbatasan dapat dilakukan secara objektif dan terarah.
Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw mengatakan, IPKP menjadi alat ukur yang penting dalam menilai kemajuan pembangunan di kawasan perbatasan.
Menurutnya, IPKP terdiri dari tiga variabel utama, yakni lintas batas, transportasi, dan pertemanan komunitas. Dari ketiga variabel itu kemudian dikembangkan menjadi sejumlah indikator untuk menilai capaian pembangunan.
Baca Juga : PLBN Long Nawang Malinau Kaltara Belum Difungsikan, Pemerintah Diminta Percepat Koordinasi 2 Negara
“Tujuan utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dalam pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya terkait pengukuran kinerja pembangunan,” ujarnya saat ditemui di Malinau, Senin (3/11/2025).
Selain penyamaan persepsi, kegiatan tersebut juga diisi dengan forum diskusi kelompok (FGD) guna mengidentifikasi isu strategis serta permasalahan yang dihadapi di lapangan.
Hasil dari diskusi akan menjadi dasar rekomendasi bagi kementerian teknis.Dalam forum tersebut, salah satu isu utama yang muncul ialah kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai.
Permasalahan ini disebut menjadi hambatan utama konektivitas antara wilayah perbatasan dengan pusat kota Malinau.
“Permasalahan infrastruktur masih menjadi hal krusial. Konektivitas yang belum maksimal membuat logistik dan pelayanan publik ke wilayah perbatasan belum berjalan optimal,” tambahnya.
BNPP berencana menyusun rekomendasi kepada kementerian terkait berdasarkan hasil temuan lapangan di Malinau.
akan menjadi dasar rekomendasi bagi kementerian teknis.Dalam forum tersebut, salah satu isu utama yang muncul ialah kondisi infrastruktur yang dinilai belum memadai.
infrastruktur masih menjadi hal krusial. Konektivitas yang belum maksimal membuat logistik dan pelayanan publik ke wilayah perbatasan belum berjalan optimal,” tambahnya.
