Malinau – Transfer ke Daerah Penurunan dana transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 akan banyak mempengaruhi kebijakan fiskal dan proyeksi anggaran Pemkab Malinau.
Di beberapa daerah, berkurangnya TKD telah berdampak pada proyeksi pemangkasan 20 persen belanja pegawai, terutama pada porsi TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai).
Sementara itu nasib TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Malinau Kalimantan Utara masih dalam pengusulan. Dalam Apel KORPRI, Senin (17/11/2025), Sekda Malinau, Ernes Silvanus mengungkap rencana awal.
Sekretariat Daerah Malinau rencananya tetap akan mengusulkan rasionalisasi belanja. Namun, porsi TPP ASN Malinau diusulkan untuk tetap dipertahankan.
“TPP ini dirasakan oleh banyak orang, dirasakan oleh semua orang bahkan sampai kepada istri, suami, dan anak-anak,” ungkapnya.
Karena pertimbangan stabilitas ekonomi daerah yang banyak bergantung pada APBD, Setda Malinau mengusulkan TPP untuk tetap dipertahankan.
Pemerintah menegaskan arah kebijakan TPP tetap menjadi prioritas untuk menjaga stabilitas pendapatan ASN dan roda ekonomi daerah.
Baca Juga : Bupati Malinau Kaltara Dorong Pemerataan Transformasi Pembelajaran Digital di Forum Nasional
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/Pelantikan-ASN-Malinau-01-17112025jpg.jpg)
Kendati demikian, situasi tersebut mendorong peninjauan ulang sejumlah belanja yang dinilai kurang mendesak.
“Jadi TKD turun di banyak daerah termasuk di Malinau. Kebijakan ini pasti kalau mau gampang udah cut aja TPP itu gampang tapi tidak kita ambil. Kami akan usulkan supaya tetap dipertahankan,” katanya.
Pemkab Malinau menyiapkan efisiensi operasional OPD untuk menjaga keseimbangan anggaran daerah.
Analisis perjalanan dinas, kebutuhan operasional, dan belanja rutin lima tahun terakhir menjadi dasar perhitungan.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Malinau Kalimantan Utara masih dalam pengusulan. Dalam Apel KORPRI, Senin (17/11/2025), Sekda Malinau, Ernes Silvanus mengungkap rencana awal.
TKD turun di banyak daerah termasuk di Malinau. Kebijakan ini pasti kalau mau gampang udah cut aja TPP itu gampang tapi tidak kita ambil. Kami akan usulkan supaya tetap dipertahankan,” katanya,Pemkab Malinau menyiapkan efisiensi operasional OPD
tahun 2026 akan banyak mempengaruhi kebijakan fiskal dan proyeksi anggaran Pemkab Malinau.
pertimbangan stabilitas ekonomi daerah yang banyak bergantung pada APBD, Setda Malinau mengusulkan TPP untuk tetap dipertahankan.
